Jasa Konsultasi Sertifikasi ISPO

Tidak bisa dipungkiri memang usaha minyak sawit cukup menjanjikan terlebih dinegara tropis seperti Indonesia. Untuk itu, jasa konsultasi sertifikasi ISPO memang dibutuhkan. ISPO merupakan kependekan dari Indonesian Sustainable Palm Oil System. Ini merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar Internasional. Kebijakan ini sendiri diambil oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk bisa berpartisipasi dalam memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi efek global warming. Kebijakan ini juga diharapkan bisa berperan sebagai pemberi perhatian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

 

Jadi bisa dikatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa mereka yang menjadi pelaku usaha dibidang kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang berlaku sesuai peraturan. Adanya ISPO ini dianggap sebagai acuan atau standar nasional minyak sawit pertama pada suatu negara. Inilah yang mendorong negara-negara lainnya untuk merancang kebijakan serupa dan mengimplementasikannya untuk para pelaku usaha minyak sawit.

 

Mengapa harus menggunakan jasa konsultasi sertifikasi ISPO

Membuka lahan kelapa sawit yang baru tidak bisa sembarangan. Terlebih karena Indonesia memiliki kebijakan ISPO ini. Beberapa hal perlu diperhatikan oleh para pengusaha minyak sawit yang ingin membuka lahan baru yang sesuai dengan kebijakan ISPO. Berikut diantaranya:

  • Tersedianya instruksi, prosedur teknis, atau SOP mengenai pembukaan lahan baru kelapa sawit. Ini menjadi elemen penting sebagai acuan dasar atau standar dalam pembukaan lahan baru. Dengan adanya SOP ini, maka setiap rencana disusun sesuai dengan kebijakan dan lebih terarah serta tidak semaunya.
  • Pembukaan lahan yang akan dilakukan harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai tanpa melibatkan proses bakar lahan. Konservasi lahan yang akan digunakan sebagai ladang kelapa sawit yang baru harus diperhatikan.
  • Pelaku usaha minyak sawit yang hendak membuka lahan diwajibkan untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Anda bisa mendiskusikan hal ini dengan penyedia jasa konsultasi sertifikasi ISPO.
  • Lahan yang akan ditanami kelapa sawit juga harus memenuhi kriteria. Tidak setiap lahan dahan dapat digunakan untuk menanam kelapa sawit. Lahan dengan kemiringan <30% masuk pada kategori tidak layak untuk ditanami. Selain itu, lahan gambut dengan kedalaman <3 meter juga tidak layak untuk ditanami. Begitupun dengan lahan yang memiliki hamparan <70%.
  • Lahan lain yang tidak bisa ditanami kelapa sawit ialah lahan yang termasuk sebagai lahan adat, lahan yang merupakan lokasi sumber air berada, lahan yang menjadi tempat situs bersejarah berada, serta lahan lain yang memiliki tujuan tertentu dan peranan khusus.
  • Begitupun dengan lahan gambut yang hendak ditanami kelapa sawit maka harus memenuhi kriteria seperti ketebalannya tidak lebih dari 3 meter, sudah saprik dan hemik. Selain itu, lahan gambut tersebut juga bukan merupakan lapisan pasir kuarsa ataupun lapisan tanah sulfat asam. Lahan harus memiliki standar drainase yang baik untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca agar tidak mencemari lingkungan dan tidak memperparah efek global warming.

 

Untuk menjalankan kebijakan ISPO ini, pemerintah sudah menyertakan keikutsertaan audit yang kredibel. Pemerintah sudah memutuskan bahwa sertifikat ISPO sifatnya wajib dimiliki bagi seluruh pemiik perkebunan. Kebijakan ini tentunya bukan hal yang mudah untuk diterapkan dan diikuti oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan jasa konsultasi sertifikasi ISPO untuk membantu pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk bisa memiliki sertifikat ISPO sesuai peraturan yang berlaku.

 

Peranan jasa konsultasi sertifikasi ISPO

Sertifikasi perusahaan perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini merupakan lembaga sertifikasi yang sebelumnya telah memenuhi standar atau mendapat pengakuan dari komisi ISPO. Jadi, komisi ISPO tidak melakukan penilaian langsung melainkan mempercayakan pada pihak ketiga untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya. Saat ini, sudah banyak perusahaan perkebunan yang sudah mendaftar sertifikasi ISPO. Bahkan tidak sedikit yang sudah mengantongi sertifikasi dan menjalankan usahanya dengan tenang karena sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan.

 

Anda yang hendak membuka lahan perkebunan kelapa sawit atau memang sudah memiliki perkebunannya, maka harus mengantongi sertifikasi ISPO ini. Tidak mudah memang untuk memahami setiap prosedur pengajuan sertifikasi. Maka dari itu, anda bisa mengandalkan penyedia jasa konsultasi sertifikasi ISPO yang terpercaya dan handal. Dengan begitu, anda akan dibantu untuk menjalani setiap proses dan memenuhi setiap prosedurnya sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

 

Untuk itu, penting untuk anda mengetahui apa saja syarat permohonan sertifikasi. Anda sebagai pemiliki perusahaan perkebunan dan hendak mengajukan permohonan sertifikasi diwajibkan untuk melengkapi persyaratan berupa dokumen, seperti:

  • IUP atau Izin Usaha Perkebunan
  • IUP-B atau Izin Usaha Perkebunan Budidaya
  • IUP-P atau Izin Usaha Perkebunan Pengolahan
  • SPUP atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan
  • ITUIP atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan
  • Izin persetujuan prinsip menteri pertanian
  • Izin usaha perkebunan dari kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.

 

Selain itu, anda juga harus memenuhi kelengkapan berbagai dokumen yang bisa anda diskusikan bersama penyedia jasa jasa konsultasi sertifikasi ISPO. Dokumen tersebut mengenai hak atas tanah atau lahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah pada bidang pertanahan. Anda juga harus mengantongi izin lingkungan dan Penetapan Usaha Perkebunan kelas I, II, atau III dari pejabat yang berwenang seperti bupati/walikota/gubernur/Direktur Jenderal. Jika anda sudah melengkapi semua persyaratan tersebut, anda selanjutnya mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu:

  • Mengajukan permohonan sertifikasi ISPO pada salah satu lembaga sertifikasi yang sudah mengantongi pengakuan dari Komisi ISPO.
  • Kelengkapan dokumen anda selanjutnya akan direview oleh lembaga sertifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen yang menjadi persyaratan.
  • Selanjutnya, jika ternyata kelengkapan dokumen belum sesuai dengan ketetapan, maka akan dikembalikan pada anda sebagai pemilik perusahaan perkebunan untuk nantinya dilengkapi atau dikoreksi jika ada yang belum sesuai.
  • Jika sudah sesuai, maka anda akan membuat kontrak kerja dengan lembaga sertifikasi yang meliputi proses audit tahap I, II, serta survailen 23.

 

Setelah anda membuat kontrak kerja dengan lembaga sertifikasi, maka selanjutnya anda akan mengikuti beberapa tahapan lagi, seperti:

  • Proses verifikasi kelengkapan dokumen yang bisa memakan waktu sampai 7 hari.
  • Penyususnan rencana audit yang meliputi tahap I dan II.
  • Pelaksanaan audit tahap I membutuhkan waktu setidaknya 2 hari, dibantu dengan 3 auditor. Audit tahap II bisa memakan waktu hingga 3 hari dengan melibatkan 4 auditor.

 

Untuk proses selanjutnya yaitu pelaksanaan proses audit ke lokasi. Setiap penemuan pada proses audit tidak akan bisa ditolerir sampai dilakukan perbaikan yang bisa memakan waktu 6 bulan. Jika melewati waktu tersebut maka harus dilakukan audit lengkap lagi. Anda yang masih bingung dengan setiap prosedur dan prosesnya maka bisa menggunakan jasa konsultasi sertifikasi ISPO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *