Jasa Konsultasi Audit SMK3 Versi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012

Sebuah perusahaan yang sistem kerjanya melibatkan banyak karyawan dan pegawai, haruslah melakukan  konsultasi audit SMK3. Perusahaan tersebut haruslah melaknasakan SMK3 PP No.50 tahun 2012. Namun sebelum adanya peraturan pemerintahan No.50 tahun 2012  tersebut, perusahaan melaksanakan SMK3 denagn peraturan pemerintahan No.5 tahun 1996 dan peraturan pemerintahan No 09 Tahun 2008.

Namun sebelum kita melakukan konsultasi audit SMK3. Kita ketahui dulu apa itu SMK3?. SMK3 sendiri kepanjangan dari Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. SMK3 merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen perusahaan yaitu dalam rangka pengendalian resiko yang sangat berkaitan dengan kegiatan kerja, dan ini bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang  tidak hanya nyaman, tapi aman, efisien dan produktif. Ada tugas dan fungsi lain dari SMK3 Ini diantaranya:

Pertama bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan sewaktu kerja dan mengurasi resikonya penyakit akibat bekerja, yang mana hal ini dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu manajemen, para tenaga kerja.

Kedua bertujuan untuk meningkatkan perlindungan K3, yaitu secara terukur, terencana, lalu terstruktur, dan terintegrasi. Supaya tidak ada kesalahan dikemudian hari yang bisa merugikan perusahaan dengan pihak lain.

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya SMK3 (sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sangat diwajibkan bagi seluruh perusahaan yang mempunyai karyawan dan para pekerja yang berjumlah lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat  resiko terhadap bahaya tinggi sewaktu bekerja. Oleh karena itu sebuah perusahaan diwajibkan untuk menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3 tersebut, perusahaan harus konsultasi audit SMK3 yang melibatkan K3, beberapa panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), kemudian melibatkan wakil pekerja, dan beberapa pihak lain yang terkait dengan perusahaan anda.

Kemudian mengani tugas utama dari konsultasn audit SMK3 adalah selain bertugas untuk memberikan konsultasi kepada sebuah perusahaan yang seblumnya telah melakukan SMK3 berdasarkan PP No.50 tahun 2012, tugas lain dari konsultan SMK3 yaitu melaksanakan, setelah itu baru menerapkan apa yang terdapat didalam lampiran lampiran Peraturan pemerintahan Nomor.50 tahun 2012.  Pelaksanaaan konsultasI tersebut haruslah berdasarkan pedoman penilaian penerapan SMK3

Adapaun isi dari dari Pedoman Penilaian Sistem Manajemen Keselematan dan Kesehatan Kerja ( SMK3) berdasarkan peraturan pemerintahan No.50 tahun 2012, yang meliputi:

  1. Kriteria Audit SMK3
  2. Penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3;
  3. Ketentuan penilaian hasil audit SMK3.

Kriteria audit SMK3 sendiri itu terdiri dari kebijakan, prosedurr, dan beberapa persyaratan yang digunakan sebagai alat pembannding terhadap bukti audit. Bukti Audit sendiir meliputi rekaman dan beberapa pernyataan seputar Informasi dan fakta yang saling berhubungan dengan kriteria  audit.

Adapun rekaman, informasi dan fakta tersebut bersikan sebagai berikut :

Data dari hasil pelatihan dan pendidikan K3;

Laporan audit SMK3,;

Rekaman hasil dari kegiatan rapat P2K3;

Rekaman laporan kecelakaan kerja;

Rekaman atau laporan dari hasil pemerikasaan kesehatan para tenaga kerja dari tingkat terendah hingga tingkat paling khusus;

Rekaman atau laporan data peralatan keamanan seperti spt, APAR, rambu K3, dll.

Dan masih  banyak rekaman dan laporan lainnyya yang bisa kita ketahui selanjuntya. Kemudian laporan-laporan tersebut menurut PP No.50 tahun 2012 harus dilaporkan kepada Menteri Pembina Sektor, Gubernur, dan Bupati atau Walikota guna meningkatkan SMK.

Sedangkan untuk penetapan peningkatan kriteria Audit SMK3 tingkat pencapaian penerapan berdasarkan PP No.50 tahun 2012 yaitu meliputi :

0 – 59 % dari total kriteria tingkat penilaian penerapannya kurang, sedangkan 60 – 84 % dari total kriterai tingkat penerapnnya baik, dan dari 85 – 100 % dari total kriteria tingkat penilaian penerapannya  sangat memuaskan.

Adapun untuk menentukan penilaian SMK3  berdasarkan Peraturan pemerintahan No.50 Tahun 2012 berisi 12 eleman dan 44 sub elemen dan 16 kriteria. Yang mana audit ini haruslah dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk langusng oleh Menteri berdasarkan atas ppermohonan dari perusahaan terkait. Kemudian bagi perusahaan yang memiliki potennsi bahaya paling tinggi haruslah melakukan penilaian terhadap penerapan SMK3.

Untuk itu para pengusaha dan perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) sangat wajib menggunakan pedoman yaang berlaku pada peraturan pemerintahan No.50 tahun 2012. Dan para penguasaha harus mengikuti beberapa kebijakan pemerintah sebagai berikut :

Pertama harus melakukan pratinjau terhadap kondisi K3 yang mana meliputi; mengindetifikasi potensi terhadap bahaya  dan pengenadaian resiko tinggi. kemudian melakukan perbandingan terhadap penerapan K3 dengan beberapa perusahaan lain. lalu melakukan peninjauan terhadap alasan atau sebab akibat dari sesuatu hal yang bisa membahayakan. Kemudian melakukan konpensasi. Lalu perhatikan juga mengenai peningkatan K3 secara berkala. Dan terakhir menerima masukan dari para karyawan/ para pekerja/ para tenaga kerja. Hal ini dilakukan supaya mengurangi resiko-resiko berbahaya yang tidak diinginkan sewaktu bekerja nannti, dan ini demi kebaikan kedua belah pihak dan beberapa orang yang terkait lainnya.

Sebuah perusahan yang sedang melakukan kegiatan alangkah baiknya dalam setiap kegiatan haruslah melibatkan para seluruh pekerja dan karyawan, supaya semua peraturan dan informasi yang diberikan dapat ditangkap seluruh pekerja dan tidak ada miss kominkasi antar pekerja satu dengan yang lainnya. pimpinan harus terbuka terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan, sekecil apapun informasi haruslah disampaikan kepada para pegawai. Dan pimpinan haruslah royal terhadap pegawai supaya para pegawai tersebut bisa bekerja dengan baik. lalu yang tak boleh ketinggalan addlaha dokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Dan pastikan para pekerja haruslah meruapkan sumber daya manusia yang memang harus mempunyai kompetensi atau ahli dalam bidangnya. Kemudian pada saat proses pembangaunan atau dalam setiap kegiatan yang berpotensi bahaya gunakanlah alat-alat yang memiliki standar nasional dan aman pastinya. Karena setiap pekerjaan memiliki dasar hukum yang digunakan, dan  UU tersebutadalah UU No.13 tahun 2013 yaitu tentang ketenagakerjaan, dan UU No.1 tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja.

Untuk Itu tempat bekerja haruslah bersifat aman, dan untuk menunjang itu semua dan tidak ada yang merasakan kerugian bagi itu manajemen, para pekerja dan pihak lain maka dibuatkanlah Sertifikat Sistem Menejemen Keselamtan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Namun sebelum membuat sertifikat SMK3 ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, diantaranya melakukan pelatihan SMK3, kemudian training SMK3. Supaya bisa memudahkan anda, anda juga bisa memakai jasa konsultasi audit SMK3 berdasarkan peraturan pemerintah No.50 tahun 2012.

Demikian itulah sederet Informasi mengenaii Sistem Manajemen keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3) yang dapat kami share kepada anda semua. semoga informasi diatas bisa dijadikan sebagai referensi anda nanti, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Jika belum puas dengan informasi yang kami berikan anda juga bisa membaca artikel-artikel manarik kami lainnya disini, yang mana artikel-artikel tersebut akan kami share terus kepada anda secara uptudate.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *